Kemarin, 28 November 2016 sebenarnya ada 4 organisasi diundang mengikuti RDP dengan Panja Sarpras Komisi X DPR RI yaitu Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Sarikat Guru Indonesia (FSGI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) namun yang hadir hanya IGI dan FSGI di Gedung Nusantara I DPR RI.
FSGI dipimpin Sekjen Retno Listianty dan IGI dipimpin Ketua Umum Muhammad Ramli Rahim. IGI terbilang sangat lengkap karena ada Sekjen Mampuono, Ketua Harian Rusnani, Bendum Gusti Surian, Ketua Bidang Advokasi Noorbaety, Ketua Bidang Literasi Slamet Riyanto, Ketua Bidang Keuangan Nursyamsi dan Staf Khusus Ketum Bidang Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah Badrun Fuady.
Sekjen FSGI mendapat kesempatan pertama, beliau patuh pada agenda membahas tentang sapras. Mulai dari kondisi ruang belajar yang masih menyedihkan, MCK yang tercium dari jarak jauh, satu sekolah satu guru serta berbagai fasilitas minim lainnya. Sekjen FSGI pun mengambil sampel sekolah di beberapa provinsi.
Berbeda dengan FSGI, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia justru membahas tentang Kompetensi Guru sebagai solusi minimnya sarpras pendidikan. Dengan segala keterbatasan, pemerintah tidak akan sanggup menuntaskan masalah sarpras ini dalam waktu dekat. Berdasarkan informasi dari kemendikbud yang dipaparkan Ketua Panja, bahwa 75% sekolah yang ada rusak dengan berbagai kategori sehingga mengharapkan sesegera mungkin sarpas menjadi solusi peningkatan kemampuan siswa secara masif masih menjadi mimpi. IGI justru berpandangan bahwa gurulah yang harus dibuat kreatif. Dengan segala keterbatasn itu, guru harus mampu tetap menyajikan pembelajaran menyenangkan dan menididik. Itulah mengapa IGI berkonsentrasi penuh pada peningkatan kompetensi guru. IGI tak menggunakan APBN dan APBD untuk mengembangkan kompetensi guru karena IGI sadar dengan segala keterbatasan pemerintah belum termasuk kebocoran yang sering terjadi.
IGI tidak punya dana pelatihan yang memadai maka dibuatlah pelatihan kelas maya melalu Vicon. IGI Tidak punya iuran anggota sehingga IGI mengajak berbagai pihak untuk meningkatkan kompetensi guru seperti Samsung, Casio, Indosat, Stabilo, dst. IGI tidak punya dana konsumsi maka guru-guru membawa makanan sendiri atau mengumpulkan kontribusi yang juga untuk kebutuhan guru saat pelatihan. IGI minim pelatih maka IGI pun melahirkan pelatih-pelatih baru. IGI kemudian menutup pemaparannya dengan kondisi miris beberapa sekolah di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera.
Ketika Nico Siahaan, anggota Komisi X DPR RI dari PDIP mendapat giliran, Nico memberikan apresasi luar biasa kepada IGI. “Saya baru kenal IGI, tapi rasa IGI ini memang memberi solusi, saya mengapresasi setinggi-tingginya akan apa yang sudah dilakukan IGI” kata Nico Siaahaan.
“IGI Ini memegang prinsip meskipun, meskipun dan meskipun, bukan tetapi, tetapi dan tetapi, IGI ini telah membangun revolusi mental dan inilah pembangunan karakter yang sesungguhnya, saya betul-betul mengapresiasi IGI” lanjut Nico Siahaan.
Ketika diminta tanggapannya soal Ujian Nasional, IGI dan FSGI sama-sama mendukung penuh moratorium Ujian Nasional. IGI dan FSGI malah sudah sejak lama memperjuangkan penghapusan Ujina Nasional.
Mengapa IGI menginginkan UN dihaspukan :
- Hasil Ujian Nasional tidak menggambarkan apapun dan tidak mungkin bisa dijadikan dasar pemetaan atau basis data mengambil kebijakan karena lebih dari 70% curang.
- Ujian Nasional menelan anggaran lebih dari 500 Milyar atau setara dengan membangun 185 Unit Sekolah Baru sehingga sebaiknya anggaran UN digunakan untuk peningkatan kualitas sarpars.
- Ujian Nasional adalah sarana paling ampuh menghacurkan mental dan karakter siswa, tiga tahun siswa diajari Jujur dan disiplin tetapi semua itu dihancurkan hanya dalam 3-4 hari saja.
- Ujian Nasional sangat tidak adil karena tidak semua mata pelajaran diujikan, bahkan seseorang yang punya kemampuan luar biasa pada mata pelajaran tertentu bisa saja gagal total karena tidak termasuk dalam mata pelajaran yang diujian nasionalkan.
Ketika diminta tanggapan soal SMK dan SMA pindah ke provinsi, IGI justru meminta agar urusan pendidikan ditarik ke pusat.
Terakait Sarana dan Prasaran IGI diminta menyetorkan data valid sekolah mana saja yang harus menjadi prioritas pembenahan. Untuk itu IGI akan meminta seluruh IGI daerah menyetoran foto dan alamat sekolah yang dimaksud agar 2017 nanti tak ada lagi organisasi guru yang sukses mendapatkan gambar-gambar kondisi sekolah yang memprihatinkan termasuk sarana dan prasarana yang menjadi akses ke sekolah tersebut.
Jakarta, 28 November 2016
Muhammad Ramli Rahim
Ketua Umum Pengurus Pusat
Ikatan Guru Indonesia
