UN TETAP DILANJUTKAN, IGI MEMINTA PRESIDEN MELINDUNGI GURU

0
1329

Setelah tarik ulur yang begitu lama, menyita perhatian dan membingungkan guru dan siswa, akhirnya Presiden Jokowi mengumumkan untuk tetap melanjutkan ujian nasional.

Meskipun Saat Berkampanye lalu Presiden Jokowi berjanji menghapuskan ujian nasional, namun tampaknya pertimbangan dari mereka yang pro UN masih lebih kuat mempengaruhi Presiden dibanding memenuhi janjinya dulu.

Berbagai polemik pun bermunculan terkait kekuatan dan argumentasi yang mempengaruhi keputusan presiden, tapi buat IGI, Itu tidak penting.

Hal terpenting saat ini adalah Presiden Jokowi harus mampu melindungi guru. Guru harus dilindungi dari intimidasi, tekanan dan pemaksaan dari berbagai pihak untuk terlibat atau melakukan pembiaran dalam kecurangan pelaksaan ujian nasional.

Presiden Jokowi harus mampu memastikan memberikan hukuman berat kepada siapapun baik gubernur, bupati, walikota,kabid, kasi, kepala UPTD, hingga kepala sekolah yang meminta apalagi memaksa guru melakukan kecurangan dalam ujian nasional.
Presiden Jokowi harus memastikan untuk memberikan sanksi jelas kepada siapapun yang secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembiaran terhadap segala bentuk kecurangan ujian nasional.

Presden Jokowi harus memastikan mendikbud membuat sistem Anti Curang dalam pelaksanaan ujian nasional. Sistem ini harus mampu memastikan guru terlindungi dari keterpaksaan terlibat dalam kecurangan.

Kelemahan terbesar ujian nasional selama ini adalah kecurangan sehingga hasilnya pun jika digunakan sebagai data untuk pemetaan pendidikan maka dipastikan kebijakan pendidikannya salah sasaran karena basis datanya tidak akuran dan penuh kecurangan.
Harapan selanjutnya adalah UNBK harus lebih diperluas agar mampu mengurangi kecurangan karena selama ini UNBK telah berhasil menekan kecurangan meskipun juga belum mampu 100%.

IGI Juga berharap agar sistem nilai Integritas yang dulu dijalankan Anies Baswedan tetap dilakukan namun harus jelas sanksi yang harus dijatuhkan bagi kabupaten/kota yang nilai Integritasnya rendah.

Jika ujian nasional telah jujur, IGI berharap kebijakan pemerintah betul-betul berbasis data pemetaan ini. 

Makassar, 19 Desember 2016
Muhammad Ramli Rahim

Ketua Umum Pengurus Pusat

ikatan Guru Indonesia.

Comments

comments

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here