DILEMA UJIAN NASIONAL DAN JANJI JOKOWI

0
726

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy langsung meninggalkan Kantor Presiden sesaat setelah rapat terbatas yang membahas tentang evaluasi Ujian Nasional (UN) selesai dilakukan. Ia bahkan tak ikut hadir dalam konferensi pers yang biasa digelar sesudah rapat tersebut. 
Maklum, rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi itu menghasilkan keputusan untuk melanjutkan UN. Sementara, Muhadjir adalah pihak yang pertama kali mengusulkan agar UN dihapus. Saat itu, dia berargumen bahwa UN harusnya menjadi alat pemerintah untuk memetakan kualitas pendidikan di Indonesia, bukan sebagai penentu kelulusan siswa. Selain itu, moratorium UN juga bertujuan untuk mengembalikan hak dan wewenang guru dalam mengevaluasi siswa-siswanya. 
Saat dihampiri media, Muhadjir berjalan cepat, seolah ingin buru-buru meninggalkan Istana Kepresidenan Jakarta. Mulanya, ia menolak menanggapi keputusan soal UN dengan alasan ia hanya ‘pembantu’ yang menjalankan keputusan Presiden. 
Muhadjir baru mau berbicara saat ditanya perbaikan seperti apa yang akan diterapkan untuk meningkatkan kualitas UN tahun depan. 
“Nanti ada workshop kan, termasuk melibatkan guru untuk membuat soal berstandar nasional dibawah kendali Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan di bawah bimbingan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP),” ujar Muhadjir. 
Ia juga masih optimistis tender untuk UN masih akan terkejar meski waktu jelang pelaksanaan ujian tersebut hanya tersisa empat bulan. “Insya Allah bisa,” ujarnya.
Keputusan Jokowi yang pada akhirnya menyatakan UN dilanjutkan cukup mengejutkan mengingat ia sebelumnya memberikan sinyal setuju dengan wacana moratorium tersebut. 
Republika mencatat, menghapus UN merupakan salah satu janji kampanye yang pernah dilontarkan Jokowi. Saat berkampanye di hadapan ribuan guru di Hermes Palace, Medan, pada 10 Juni 2014 lalu, Jokowi mengatakan akan membuat terobosan di dunia pendidikan, salah satunya dengan menghapus UN untuk tingkat SD dan SMP. 
“Menurut saya UN untuk SD dan SMP lebih baik tidak ada,” kata Jokowi saat menghadiri Lokakarya Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru di Hermes Palace Polonia Medan. 
Sementara untuk tingkat SMA, Jokowi menilai UN tetap bisa dilaksanakan. Namun, ujian itu tidak untuk dijadikan sebagai patokan kelulusan. Melainkan untuk pemetaan kualitas pendidikan saja. 

http://m.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/16/12/19/oifksd335-dilema-ujian-nasional-dan-janji-jokowi#

Comments

comments

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here