Skor Indonesia pada Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 yang diselenggarakan oleh The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) masih dibawah rata-rata organisasi tersebut.
Hasil PISA 2018 yang dirilis oleh OECD di Paris, Perancis, Selasa, menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca meraih skor rata-rata yakni 371, jauh di bawah rata-rata OECD yakni 487. Kemudian untuk skor rata-rata matematika yakni 379, sedangkan skor rata-rata OECD 487. Selanjutnya untuk sains skor rata-rata siswa Indonesia yakni 389, sedangkan skor rata-rata OECD yakni 489.
Laporan OECD tersebut juga menunjukkan bahwa sedikit siswa Indonesia yang memiliki kemampuan tinggi dalam satu mata pelajaran, dan pada saat bersamaan sedikit juga siswa yang meraih tingkat kemahiran minimum dalam satu mata pelajaran.
Dalam kemampuan membaca, hanya 30 persen siswa Indonesia yang mencapai setidaknya kemahiran tingkat dua dalam membaca. Bandingkan dengan rata-rata OECD yakni 77 persen siswa.
Sedangkan untuk bidang matematika, hanya 28 persen siswa Indonesia yang mencapai kemahiran tingkat dua OECD, yang mana rata-rata OECD yakni 76 persen. Dalam tingkatan itu, siswa dapat menafsirkan dan mengenali, tanpa instruksi langsung, bagaimana situasi dapat direpresentasikan secara matematis.
Siswa Indonesia yang menguasai kemampuan matematika tingkat tinggi (tingkat lima ke atas) hanya satu persen, sedangkan rata-rata OECD sebanyak 11 persen.
Untuk bidang sains, sekitar 40 persen siswa Indonesia mencapai level dua, bandingkan dengan rata-rata OECD yakni 78 persen. Pada kemampuan tingkat dua, siswa dapat mengenali penjelasan yang benar untuk fenomena ilmiah yang dikenal dan dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengidentifikasi, dalam kasus-kasus sederhana.
OECD merilis untuk sampel PISA pada 2001 hanya mencakup 46 persen anak usia 15 tahun di Indonesia. Sedangkan pada 2018, sampel OECD mencakup 85 persen anak usia 15 tahun di Indonesia. OECD juga menyebut perlunya upaya peningkatan sistem pendidikan di Indonesia.
PISA merupakan survei tiga tahunan yang menilai kemampuan siswa berusia 15 tahun, yang telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan utama untuk berpartisipasi dalam masyarakat.
Penilaian tersebut fokus pada kemahiran membaca, matematika, sains, domain inovatif, dan kesejahteraan siswa. Untuk survei PISA 2018, domain inovatiberfokus pada kemahiran dalam membaca, matematika, sains dan domain inovatif. Untuk survei PISA 2018, domain inovatifnya adalah kompetensi global.
Hasil PISA menjadi penting, karena melalui penilaian tersebut dapat mengukur sejauh mana siswa pada akhir pendidikan, dapat menerapkan apa yang dipelajarinya dalam kehidupan masyarakat.
Hasil PISA itu juga memungkinkan pihak terkait untuk mengidentifikasi keberhasilan dalam bidang pendidikan dan pelajaran lainnya. Dengan demikian, hasil PISA dapat digunakan untuk intervensi pendidikan.
BELAJAR DARI TETANGGA
Meskipun tantangan Indonesia jauh lebih besar dengan luas wilayah, kesulitan geografis dan jumlah siswa yang begitu banyak, namun tak ada salahnya Indonesia belajar dari tetangga Singapura.
Pada survei PISA 2015, Singapura menempati posisi teratas dan PISA 2018 pada posisi kedua.
Kunci utama keberhasilan Singapura tersebut terletak pada sistem pendidikan yang meritokrasi (berbasiskan pada keahlian atau prestasi), kurikulum, anggaran pendidikan, kualitas guru, dan desentralisasi pendidikan.
Melalui sistem pendidikan yang meritokrasi tersebut, dapat mengidentifikasi anak dan bisa memberikan kesempatan kepada anak berdasarkan bakat yang dimilikinya. Dengan sistem itu, anak dari keluarga kurang mampu pun bisa menjadi apapun yang diinginkannya asalkan memiliki kemampuan.
Singapura menerapkan kurikulum berbeda untuk berbagai jenjang. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), hanya memastikan siswa menguasai bahasa Inggris, bahasa ibu dan matematika. Bahasa ibu yang dimaksud di Singapura terdiri dari tiga bahasa yakni Melayu, Mandarin, dan Tamil. Setiap siswa harus menguasai bahasa ibunya.
Untuk kelas satu, anak dikenalkan dengan huruf dan angka. Bukan memaksa mereka berhitung atau bisa membaca
Kemudian untuk tingkat sekolah menengah, terdiri dari penguasaan bahasa ibu, matematika, sains, sastra, sejarah, geografi, seni, kerajinan tangan dan desain, teknologi, dan ekonomi.
Selain itu, Singapura juga menggelontorkan dana 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Untuk guru, Singapura memilih orang-orang terbaik yang diberikan beasiswa untuk menjadi guru. Setelah jadi guru pun, guru harus mengikuti pengembangan karier 100 jam setiap tahunnya. Guru pun mendapatkan kesempatan meraih beasiswa dalam dan luar negeri.
Kepala sekolah juga diberikan kewenangan untuk mengelola sekolah, asalkan mengacu pada aturan yang diterapkan pemerintah. Melalui desentralisasi tersebut, sekolah dapat menyesuaikan dan berinovasi.
BAGAIMANA DENGAN INDONESIA?
Nadiem Makarim harus belajar dari berbagai kegagalan ini. Jika ingin mengubah Indonesia dalam waktu cepat, Nadiem mau tidak mau harus membuat revolusi dalam bidang pendidikan. Seperti usulan IGI, di Singapura, Bahasa Inggris diberikan pada level SD dan Bahasa Inggris digunakan untuk mendapatkan ilmu lain pada level SMP dan SMA. Usulan itu dan 9 Usulan IGI lainnya harus betul-betul dikaji Nadiem Makarim
Nadiem harus mampu memainkan politik anggaran pendidikan dengan memprioritaskan anggaran pada ketersediaan guru Indonesia. Guru Indonesia hanya berjumlah 2.769.203 berdasarkan data dapodik, artinya jika guru Indonesia diberikan upah rata-rata Rp.5.000.000/bulan Maka setiap bulan hanya membutuhkan Rp. 13.846.015.000.000 atau hanya Rp. 166.152.180.000.000/tahun atau hanya 7,48% dari APBN.
Mengapa pendapatan guru harus memadai karena tak mungkin membandingkan tanggungjawab guru Indonesia yang hanya diberi upah Rp.100.000/bulan dengan negara lain di dunia.
Bagaimana mungkin bangsa ini menggantungkan masa depannya pada pesawat terbang yang menggunakan minyak tanah dan dipaksa bersaing dengan pesawat yang menggunakan avtur??
Kegiatan-kegiatan tidak penting seperti ujian nasional, diklat mewah di hotel berbintang dan kegiatan seremonial lainnya harus dihentikan. Anggaran pendidikan untuk kementerian lain diluar pendidikan harus dikembalikan ke pendidikan dan Nadiem harus punya keberanian untuk itu, jika tidak, jangan pernah berharap bangsa ini bisa maju seperti yang lainnya. Negeri ini tak boleh lagi membohongi rakyatnya seolah-olah anggaran pendidikan sudah 20% dari APBN dan 20% dari APBD.
Pola pelatihan guru dan kepala sekolah yang selama ini dijalankan UPT kemdikbud mesti dievaluasi karena cenderung membuang anggaran tanpa hasil yang jelas, faktanya, pendidikan di Indonesia tak beranjak, minimal berdasarkan hasil dari PISA ini.
Hasil PISA ini pun sesungguhnya tak jauh berbeda dari hasil AKSI yang dilakukan Kemdikbud, jadi tak perlu menyalahkan PISA, mari kembali melihat diri sendiri untuk berbenah untuk melompat lebih jauh jika berani.
Jakarta, 3 Desember 2019
Muhammad Ramli Rahim
Ketua Umum Pengurus Pusat
Ikatan Guru Indonesia
