HARDIKNAS 2017, PENDIDIKAN INDONESIA MEMERLUKAN ARAH YANG JELAS

0
1581

HARDIKNAS 2017, PENDIDIKAN INDONESIA BELUM PUNYA ARAH JELAS

Hari Pendidikan Nasional sejatinya adalah peringatan atas lahirnya seorang Putra Bangsa yang begitu gigih dan Tak Kenal lelah memperjuangkan kecerdasan anak bangsa. Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Soewardi Soerjaningrat adalah seorang bangsawan yang kemudian peduli pada nasib pribumi, Ki Hajar Dewantara bukan hanya berjuang melawan penjajah tapi juga mencerdaskan anak-anak bangsa yang tak mampu memperoleh pendidikan di jamannya.

Tanggal 2 Mei adalah hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tanggal, tanggal itu diperingati sebagai hari pendidikan nasional sebagai penghargaan atas perjuangan Ki Hajar Dewantara mencerdaskan anak-anak pribumi. Ki Hajar Dewantara juga adalah menteri pendidikan pertama yang ketika itu disebut sebagai menteri pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, Ki Hajar Dewantara sukses meletakkan dasar-dasar Pendidikan Indonesia

Mencerdaskan kehidupan bangsa sesungguhnya bukanlah sekadar upaya Pengabdian terhadap bangsa dan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa bukan pula sekadar pencapaian atas upaya bangsa ini membangun pendidikan yang merata dan berkualitas tetapi sesungguhnya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah utang generasi sekarang terhadap masa lalu Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa sesungguhnya adalah janji kemerdekaan yang wajib untuk ditunaikan bangsa ini, tidak banyak janji bangsa ini, bangsa ini hanya punya empat janji yang termaktub dalam pembukaan undang-undang dasar dan salah satu yang paling mendasar adalah mencerdaskan kehidupan bangsa

Mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah upaya mencerdaskan pribumi, karena saat itu kaum bangsawan dapat mengecap pendidikan yang disediakan oleh Belanda sementara kaum pribumi tidak punya hak untuk mencerdaskan dirinya.

Pertanyaannya kini adalah apakah cita-cita Ki Hajar Dewantara untuk mencerdaskan kaum pribumi sudah terwujud?

Hingga saat ini kita masih melihat, mendengar dan menyaksikan sendiri masih banyak anak-anak pribumi yang tak mampu mengecap pendidikan. Mereka harus putus sekolah atau bahkan tak bersekolah sama sekali. Pendidikan gratis yang telah dijalankan pemerintah yang kini sudah tidak gratis lagi dibanyak tempat ternyata tak mampu memaksa mereka untuk bersekolah, banyak persoalan di dalamnya, salah satunya adalah tuntutan hidup sehingga mereka harus berhenti sekolah untuk membantu kehidupan orang tua mereka. Hal lain adalah masalah-masalah yang terjadi karena persoalan keluarga ada pula karena narkoba ada pula karena kriminal ada pula karena kesalahan dalam pergaulan

Selama ini kita mengurusi orang-orang yang ada di sekolah tapi masih Abai mengurusi mereka yang tidak di sekolah masih banyak anak-anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah tetapi mereka tak tersentuh sama sekali bahkan data Mereka pun tak jelas.

Pemerintah dan masyarakat butuh lebih serius untuk mengurusi mereka mereka yang berada di luar sekolah karena mereka mereka yang berada diluar sekolah ini jauh lebih besar masalahnya dibanding mereka yang ada di sekolah. Peranan orang tua dan pemerintah dalam lingkup yang lebih kecil seperti RT RW akan sangat berpengaruh terhadap upaya kita mendidik mereka yang saat ini tidak berada di lingkungan sekolah.

Kemudian kita bergeser masuk ke dalam sekolah, kita pun akan menemukan begitu banyak masalah dalam dunia pendidikan. Diantara semua masalah dalam dunia pendidikan problem kompetensi guru menjadi hal yang paling utama karena sebaik apapun kurikulum, sebaik apapun sarana dan prasarana, jika gurunya tidak kompeten semuanya menjadi percuma.

Pemerintah telah berupaya meningkatkan kompetensi guru namun kita melihat, betapa pemerintah begitu kesulitan meningkatkan kompetensi guru hal ini tidak terlepas dari kegiatan berbiaya tinggi yang banyak dilakukan oleh pemerintah.

Sesungguhnya minggu lalu saya bertemu dengan Dirjen dikdasmen dan juga berniat bertemu dengan Dirjen gtk sebagai upaya untuk mendorong peningkatan peningkatan kompetensi guru berbiaya rendah. Upaya peningkatan kompetensi guru berbiaya rendah harus didorong agar cita-cita kita bersama membangun pendidikan yang merata dan berkualitas dapat segera diwujudkan.

Ikatan guru Indonesia sebagai salah satu organisasi profesi guru mampu membuktikan bahwa banyak hal yang bisa dilakukan sebagai upaya peningkatan kompetensi guru dengan biaya yang tidak begitu tinggi, berbeda dengan Kemendikbud yang doyan mengumpulkan guru menerbangkan mereka dari satu tempat ke tempat lain sehingga mengakibatkan hampir seluruh kegiatan Kemendikbud merupakan kegiatan berbiaya tinggi.

Hal inilah sesungguhnya yang ingin dibicarakan secara serius antara organisasi profesi guru dan Kemendikbud. Sesungguhnya bukan hanya ikatan guru Indonesia tapi seluruh organisasi guru baik organisasi profesi maupun yang bukan organisasi profesi untuk duduk bersama membicarakan upaya maksimal peningkatan kompetensi guru dengan biaya minimal. Ikatan guru Indonesia tidak hanya datang membawa cerita, ikatan guru Indonesia tidak hanya datang membawa keinginan, ikatan guru Indonesia tidak hanya datang membawa mimpi-mimpi tapi ikatan guru Indonesia sudah memberikan bukti nyata terhadap upaya peningkatan kompetensi guru berbiaya rendah. Ikatan guru Indonesia mampu melatih 167.000 guru di seluruh pelosok tanah air tanpa bergantung APBD dan tanpa mengharapkan APBN.

Keputusan pemerintah menetapkan angka 80 sebagai syarat PPG/PLPG tentunya harus ditindaklanjuti oleh organisasi profesi guru. Ibarat bermain bola voli jangan meminta net-nya diturunkan tetapi seharusnya pemainnya yang harus berlatih agar mampu meloncat lebih tinggi sehingga mampu melakukan pukulan yang tak terbendung pihak lawan. Ikatan guru Indonesia mendukung upaya pemerintah menetapkan standar tinggi untuk memperoleh status sebagai guru profesional tetapi pemerintah pun harus senantiasa mendukung upaya organisasi guru untuk meningkatkan kompetensi guru. Ikatan guru Indonesia sesungguhnya tidak meminta banyak hal kepada pemerintah karena ikatan guru Indonesia telah membuktikan bahwa tanpa APBD dan APBN ikatan guru Indonesia mampu meningkatkan kompetensi guru tetapi berbagai hambatan dan tantangan kami di lapangan tentunya dapat dibicarakan bersama dengan Kemendikbud sehingga ditemukan solusi agar upaya peningkatan kompetensi guru yang dilakukan oleh organisasi profesi guru dapat lebih maksimal lagi agar kompetensi guru Indonesia semakin tinggi.

Ikatan guru Indonesia juga mendorong upaya pemerintah semakin fokus pada pendidikan vokasi sehingga anak-anak Indonesia baik di level pendidikan menengah maupun di level pendidikan tinggi betul-betul memiliki keahlian yang dapat diandalkan. Pendidikan umum saat ini tampak begitu kewalahan dalam menyambut berbagai perubahan baik di level pendidikan menengah maupun di level pendidikan tinggi. Jika alumni pendidikan vokasi tak dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi mereka dapat menggunakan keahliannya dalam menatap kehidupan masa depan, maka tidak demikian dengan alumni pendidikan umum, demikian pula alumni pendidikan tinggi berbasis vokasi akan jauh lebih mudah beradaptasi dengan dunia kerja dibanding alumni pendidikan tinggi yang berbasis teori.

Namun pemerintah memang tak pernah serius mengurusi semua itu. Mendorong pendidikan vokasi tetapi tidak membuat peta kebutuhan lapangan kerja sama artinya dengan mendidik anak bangsa untuk menjadi pengangguran. Seharusnya segala jurusan baik pendidikan menengah maupun pada pendidikan tinggi dibuat berdasarkan peta kebutuhan lapangan kerja sehingga sarjana pendidikan tidak perlu menjadi tukang tagih atau depkolektor, begitu pula sarjana teknik sipil tidak perlu menjadi teller di bank karena pemerintah telah mengeluarkan peta kebutuhan kerja dan masyarakat pun sudah tahu akan dikemanakan anak mereka ketika menempuh pendidikan. Saat ini pendidikan seperti Kehilangan Arah Mereka dididik lalu dilepas begitu saja tak tahu harus kemana Tidak mengherankan kemudian ketika alumni pendidikan vokasi banyak yang tidak terserap dunia kerja. Pendidikan tinggi dan sekolah-sekolah vokasi yang lebih dikenal dengan SMK membuka jurusan bukan berdasarkan kebutuhan lapangan kerja tetapi dibuka berdasarkan kebutuhan siswa dan ketersediaan tenaga pengajar sehingga sangat wajar jika kemudian pendidikan memang tidak punya arah sementara itu pendidikan umum yang kita kenal dengan SMA tentunya tidak punya kemampuan khusus untuk digunakan dalam dunia kerja bahkan ketika mereka lanjut ke perguruan tinggi pun mereka tidak punya bekal yang cukup untuk menempuh pendidikan pada jurusan tersebut sementara itu pendidikan-pendidikan tinggi terutama Strata 1 cenderung tidak memiliki keahlian khusus dan hanya memiliki kemampuan berbasis teori saja sehingga ketika berhadapan dengan dunia kerja mereka tidak dapat diandalkan.

Ruang-ruang kelas pun mungkin berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara dulu. Ketika Ki Hajar Dewantara menyebut sekolahnya sebagai Taman Siswa maka sesungguhnya Ki Hajar Dewantara setelah mengimpikan sebuah sekolah yang menyenangkan dan menggembirakan bukan sekolah yang mengerikan seperti penjara bagi anak-anak kita. Ki Hajar Dewantara tentunya mengimpikan sebuah sekolah di mana siswa akan datang dengan senang dan sulit untuk pulang ke rumah bukan sebaliknya, enggan ke sekolah dan begitu gembira ketika bel pulang dibunyikan. Semua itu tentunya membutuhkan kerja keras dan kebijakan yang sangat baik dari pemerintah untuk melahirkan sekolah-sekolah yang menyenangkan dan menggembirakan.

Kebijakan kementerian pendidikan dan kebudayaan yang akan menerapkan sistem full day school dimana sekolah akan berlangsung sejak pagi hingga sore harus menjadi perhatian kita semua terutama di daerah-daerah berbasis pertanian. Jangan sampai karena kebutuhan orang tua akan dibantu oleh anaknya membuat mereka memaksa sang anak mereka meninggalkan bangku sekolah. Full day school juga harus mampu diterjemahkan dengan baik oleh guru dan kepala sekolah, jangan sampai sistem sekolah kita tidak pernah tuntas, sekolah-sekolah yang masih menerapkan les sore sesungguhnya adalah bentuk kegagalan sekolah menuntaskan pembelajaran di kelas-kelas. Keinginan pemerintah untuk menguatkan pendidikan karakter jangan sampai justru diterjemahkan sebagai sebuah kebebasan bagi guru yang tidak kreatif dalam mengembangkan pembelajaran

Selamat merayakan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2017 semoga pendidikan kita jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya

Makassar, 2 Mei 2017

Muhammad Ramli rahim

Ketua umum pengurus Pusat 

Ikatan guru Indonesia

Comments

comments