RENUNGAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL

0
63

(Pendidikan Hak Semua Anak)

Irwandi M. Ag

Ketua IGI kabupaten Pidie Aceh

Tema yang digunakan dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional cukup bagus yaitu: “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”. Dengannya kita bergerak untuk memajukan pendidikan di Indonesia, namun demikian ada hal sangat mengganjal di hati saya sebagai seorang guru dan juga ketua organisasi profesi guru di tahun ini. Kiranya hal ini menjadi suatu harapan dan juga bisa dipikirkan oleh para pendidik di seluruh Indonesia.

Pertama, Masalah Ujian Kompetensi Guru (UKG) untuk guru yang tidak lulus tahun 2018. Ini saya kira sebuah kemunduran bagi para guru. Para guru satu sisi diharapkan memiliki kompetensi yang bagus. Dan salah satu indikator memiliki kompetensi yang baik adalah dengan adanya sertifikat pendidik atau sering disebut dengan sertifikasi guru. Namun info mengenai hal ini selalu terlambat, tidak jelas, sehingga guru baru tahu seminggu akan dilaksanakan kegiatan tersebut. Dan bagi yang tidak lulus di tahun 2018, belum ada informasi akurat bagaiamana kelanjutan nasib mereka. Desas desus akan dilaksanakan setelah 2022 juga sesuatu yang sangat absurd.

Walau bagi saya ini (sertifikasi) adalah sangat bertele-tele, bukankah guru sudah lulus kuliah dengan bertahun-tahun mereka belajar dan untuk menjadi guru mereka juga di tes. Masih saja Kementrian Pendidikan “belum percaya” pada kemampuan guru. Maka dibuatlah lagi sertifikasi guru yang semakin hari semakin menyusahkan guru. Atau ini hanya akal-akalan untuk membuat guru tambah repot. Atau untuk menghilangkan image lemahnya pengawasan dan leadership Kementrian Pendidikan yang di setiap wilayah diwakili dinas pendidikan. Masalahnya kampus yang dulu mengeluarkan ijazah guru, juga menjadi kampus mengeluarkan sertifikasi. Dan rata-rata saat sertifikasi berjumpa dengan dosen yang dulu mengajar kita.

Pilihan selanjutnya bagi guru adalah percaya saja pada mekanisme yang ada. Namun sekali lagi mereka, dihambat kalaua adanya pengunduran waktu sampai 2022. Guru kembali “didenda” oleh kementrian, bukannya dibina dengan semesetinya. Guru-guru yang sudah jadi PNS atau guru honorer yang memang telah bekerja untuk pemeritah tidak layak diperlakukan demikian oleh kementrian dengan kebijakannya.

Pemerintah melalui Kemdikbud semestinya bukannya menambah sertifikat dan label macam-macam pada guru. Mereka cukup diberi pelatihan yang standar, bukan kejar tayang di akhir tahun. Yang menjadi permasalahan sebenarnya adanya pelatihan yang diduga tidak standar dan pengawasan yang kurang ketat di sekolah pemerintah menjadikan mutu pendidikan tidak semakin membaik.

Kedua, Manajerial Sekolah, inilah yang diingatkan oleh Gubernur Jakarta, bapak Anies Baswedan, pada peringatan Hardiknas tahun ini. Sebagai mantan rektor dan mentri pendidikan. Pernyataan beliau layak dipikirkan dan dipertimbangkan. Apakah kita masih tidak melihat bahwa kinerja kepala sekolah sangat menentukan perjalanan sebuah sekolah. Ratusan miliar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikucurkan untuk sekolah dari SD sampai SMA. Bagaimanakah pemantauannya. Apakah sekedar pemantauan adminitrasi keuangan saja dari uang yang dikucurkan?

Perlu dipikirkan sebuah pola pemantauan yang lebih dari sekedar administrasi keuangan saja saja Wajar Tanpa Pengengecalian (WTP), megutip label dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adakah pemantauan kualitas yang betul-betul valid, karena kalau sekedar isian Evaluasi Diri Sekolah (EDS), saya masih berfikir bahwa manusia ini akan melakukan kecurangan selama masih ada kesempatan. Apakah orang tidak akan subjektif untuk menilai diri sendiri, apalagi menilai pimpinannnya?

Kenapa sekolah-sekolah swasta yang didirikan dengan dana yang lebih minimal. Terkadang lebih unggul dibandingkan dengan sekolah negeri yang mendapat fasilitas yang cukup luar biasa dari negara. Maka pengawasan terhadap manajerial sebagai salah satu komponen Standar Pendidikan Nasional perlu lebih divalidkan lagi. Sebagai contoh, seharusnya kekuatan-kekuatan non-pendidikan tidak bisa mempengaruhi jabatan seorang kepala sekolah. Atau sudah saatnya kepala sekolah dipilih dengan sistem oleh para senat seperti di kampus dengan masa jabatan yang dibatasi. Sehingga selama bertugas mereka betul-betul diawasi oleh rekan kerjanya, bukan pihak-pihak luar yang sifatnya politis. Jadi herarki atasan bawahan akan hilan menjadi betul-betul kolega.

Ketiga, masalah penerimaan peserta didik baru dengan tiga cara yaitu: zonasi, prestasi dan pindah orang tua berdasarkan Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB. Pembatasan zonasi adalah bentuk kemunduran dan diskriminasi. Walau dalam pasal disebutkan bahwa tidak diskriminasi. Hal ini bukanlah membuat solusi, namun menabah masalah pendidikan di negeri ini. Anak-anak dipaksa untuk sekolah ke sekolah terdekat, waau zonasi ditentukan oleh kabupaten masing-masing.

Ini adalah cara pikir yang sangat aneh di era keterbukaan dan manusia sudah berada pada tingkat kebebasan yang luar biasa. Kita ingin menghidupkan suatu sekolah yang di asumsikan tidak maju dengan “memaksakan” anak sekolah di sekolah pemeritah terdekat. Kita sedang mengasumsikan sekolah ibarat puskesmas, kunjungilah puskesmas terdekat bila anda sakit.

Sekolah bukan sekedar interaksi siswa dan guru, sekolah adalah ruang pendidikan yang bisa memberikan transfer bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga tradisi, karakter yang selalu kita dengungkan. Kalau kita sejak awal saja sudah memaksa anak sekolah di dekat rumah dengan alasan semua sekolah negeri sama. Yakinkah kita dengan kenyataan ini, anak-anak dan orang tua siswa, ibarat konsumen yang lebih paham terhadap “warung” mana yang akan dimasuki, begitu juga dengan sekolah.

Saya berpendapat bahwa ini adalah sebuah kepanikan dari kemementrian untuk menghidupkan sekolah-sekolah yang hampir “mati” disebabkan oleh banyak hal. Kurang inovatifnya pengelola sekolah, posisi sekolah yang salah dari sejak perencanaan, misalnya bukan di kawasan penduduk atau pusat pertumbuhan.

Solusinya adalah dengan membuat kontrak ulang langsung dengan para pengelola sekolah negara yang dianggap akan “mati” atau “tutup”. Apakah mereka memiliki suatu program yang unik untuk memajukan sekolah dalam masa dua atau tiga tahun akan datang. Bila kepala sekolah dan dewan guru mampu melakukan inovasi diberikan suatu penghargaan yang baik. Selama ini pembinaan lebih selalu untuk sekolah unggulan, bagaimana dengan sekolah yang hampir kolap?

Jalan lain bisa saja ditempuh kementrian harus memverifikasi ulang keberadaan sekolah-sekolah yang jumlah siswanya terus menurun setiap tahun. Mereka bisa saja semestinya diubah menjadi sekolah kejuruan yang lebih menarik atau diserahkan menjadi aset sosial masyarakat untuk dibangun sekolah atau lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat yang terbukti lebih berhasil, alias dihibahkan.

Terima kasih

Comments

comments