- 23 Feb 2012 | dibaca 13 | komentar 0
Iuran di RSBI Dinilai Tidak MasalahOrangtua siswa di sekolah unggulan dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tidak mempermasalahkan adanya iuran bulanan untuk menunjang pendidikan anak mereka. Beberapa dari mereka bahkan menilai, Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada SD dan SMP tak pas jika diberlakukan terhadap semua sekolah.
Sekretaris Komite SMP 1 Samarinda, Syahruddin mengatakan, dalam waktu dekat seluruh orangtua siswa akan membahas soal Permen itu. Mereka akan mencari solusi bagi sekolah karena Permen melarang menarik iuran bulanan.
- 23 Feb 2012 | dibaca 17 | komentar 0
RPP Bisa Pecahkan Persoalan Guru Honorer
Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Rohmani mengharapkan, rancangan
peraturan pemerintah tentang pengangkatan guru honorer menjadi PNS bisa
memecahkan persoalan distribusi dan kualitas tenaga pendidik itu.
"Persoalan itu terkait distribusi guru dan kualitas guru," katanya di Jakarta, Kamis (23/2).
Rancangan itu, katanya, jangan sampai tidak memperhatikan faktor kompetensi guru. Ia mengatakan, pemerintah tidak sembarangan mengangkat guru sehingga perlu ada kualifikasi yang jelas, baik kompetensi maupun integritas.
- 23 Feb 2012 | dibaca 25 | komentar 0
Berita Mendikbud: Hanya 30 Persen Guru Honorer yang Diangkat PNS
Tidak semua guru honorer akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari 600 ribu guru honorer yang ada, hanya 30 persen saja yang bisa mendapat perbaikan status.
"Kira-kira 30 persen dari mereka akan direkrut, tidak mungkin kalau sekitar 600 ribu direkrut," kata Mendikbud Muhammad Nuh di kantor presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Rabu (22/2/2012).
- 22 Feb 2012 | dibaca 39 | komentar 0
Guru Honorer Akan Dites Kompetensi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar
Abubakar mengatakan, setelah rancangan peraturan pemerintah tentang
pengangkatan tenaga honorer disahkan, para tenaga honorer harus melewati
tes kompetensi minimal. Tes tersebut meliputi tes kompetensi bidang dan
tes kompetensi dasar.
Ia menjelaskan, alasan diberlakukannya tes tersebut adalah untuk menyaring tenaga honorer yang dinilai layak diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, masa mengabdi juga akan menjadi pertimbangan.
- 22 Feb 2012 | dibaca 28 | komentar 0
Pungutan Dilarang, CSR Bisa Jadi Solusi
WAKIL Walikota Samarinda Nusyirwan Ismail mengatakan, keluarnya
Peraturan Mendikbud tentang larangan pengutan bagi SD dan SMP, merupakan
regulasi agar jangan sampai warga tak mampu tidak bisa sekolah, karena
orangtua terbebani iuran bulanan.
Sebenarnya, kata dia, sumbangan dari orangtua yang mampu dan peduli kepada sekolah tidak masalah. Begitu juga perusahaan yang memberi bantuan melalui corporate social responsibility (CSR). Namun, tegas Nyusyirwan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu harus jelas.


14 Feb 2012 | dibaca 18
Kasus laptopisasi Guru di Malang mencuat setelah guru-guru dipaksa membeli laptop dengan harga sangat tinggi. Guru-guru yang lulus sertifikasi diwajibkan membeli laptop meski mereka sudah memilikinya. Akibat pemaksaan ini, para guru protes keras.Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Satria Dharma prihatin atas peristiwa pemaksaan pembelian laptop kepada guru-guru di Malang, Jawa Timur.
SHARING YUK...
19 Jan 2012 | dibaca 2
Oleh Dhitta Puti Sarasvati
"Aku ada PR susah! Bantuin yah!" kata keponakan saya.
Ternyata, PR keponakan saya (sekali lagi) membuat saya frustasi. Keponakan merupakan siswa kelas 3 di sebuah SD negeri di Jakarta Selatan. PR IPA-nya adalah mencari definisi beberapa istilah sains dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah-istilah itu adalah :
"Aku ada PR susah! Bantuin yah!" kata keponakan saya.
Ternyata, PR keponakan saya (sekali lagi) membuat saya frustasi. Keponakan merupakan siswa kelas 3 di sebuah SD negeri di Jakarta Selatan. PR IPA-nya adalah mencari definisi beberapa istilah sains dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah-istilah itu adalah :











