Pernyataan Menkeu Soal dana TPG sebesar Rp. 23,4 Triliun yang akan ditahan Pemerintah Pusat adalah sesuatu yang wajar dan memang harus dilakukan, selama ini dana itu mengendap di kas pemda. Sebelum berkomentar lebih jauh dan menuduh kemendikbud salah hitung seperti serangan bertubi-tubi yang dilancarkan saudara tua kami ke kemendikbud, kami terlebih dahulu mengecek ke dirjen GTK dan dirjen dikdasmen dan kenyataan sebenarnya adalah sejak bulan Mei 2016 atau sebelum Anies Baswedan diganti, usulan itu sudah diajukan kemendikbud.
Jadi itu bukanlah temuan Menkeu tapi Menkeu lama yang tak berani mengambil sikap seperti yang dilakukan menkeu sekarang.
Selama lebih dari 20 bulan, kami mengikuti dan mencermati apa yang dilakukan kemendikbud sesungguhnya sudah pada jalur yang benar, termasuk pada upaya maksimal meningkatkan mutu guru meskipun memang dengan penuh keterbatasan. Menteri baru pun menurut kami menawarkan solusi yang meski butuh kajian tapi itu juga solusi yang bagus, FDS untuk wilayah perkotaan sangat cocok diterapkan meski untuk daerah pedesaan terutama daerah pertanian perlu dikaji dengan baik. Mengurangi jam mengajar guru juga baik agar guru punya ruang untuk mengembangkan diri tapi kemendikbud juga harus konsisten pada peningkatan mutu guru, guru yang mau berkembang, mau tumbuh dan lebih maju harus mendapat penghargaan lebih dan guru-guru yang malas dan tak mau berkembang sebaiknya jangan lagi diberikan TPG, sepuluh tahun sudah TPG diberikan, sudah waktunya pemerintah tegas terhadap kualitas, yang berkualitas dipertahankan yang tidak berkualitas harus siap dicabut TPGnya.
Jadi sebaiknya masalah Rp. 23,4 Triliun ini tak perlu diributkan, sekarang ini saatnya meributkan guru-guru yang tak mau berubah, tak mau lebih baik, tak mau mengembangkan kompetensinya. Ikut pelatihan malas, ikut seminar ogah, menggunakan teknologi dalam pembelajaran malah repot. IGI akan kembali pada pengembangan dan konsisten pada peningkatan kompetensi guru.
Alhamdulillah, denyut nadi IGI Wilayah Sulsel resmi sudah, sebelum dilantik, IGI Sulsel sudah jauh bergerak bahkan ketuanya telah melantik beberapa pengurus daerah dan aktif diberbagai kegiatan. Keanggotaan mereka di Sisfo IGI pun hanya pernah beberapa kali disalip oleh Sumsel dan kini kembali lagi ke puncak.
Saat pelantikan IGI Wilayah Sulsel tadi pagi, saya sampaikan, Tugas IGI Wilayah bukanlah membuat dan melaksanakan kegiatan tapi mendorong dan memastikan semua IGI Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayahnya bergerak dan melakukan upaya peningkatan mutu guru. Jika ada salah satu kabupaten di wilayahnya yang belum ada IGI atau anggotanya sangat minim, itulah tugas wilayah, jika ada IGI Daerah yang sdh empat bulan tanpa kabar berita, tanpa kegiatan, tanpa upaya peningkatan mutu guru, segeralah bergerak mempertanyakan apa yang terjadi dan bersiap-siap menggantinya dengan pengurus lain.
Demikian pula para Calon Pengurus Wilayah yang hingga kini belum juga dilantik, maka Waketum Regional silahkan bergerak, segera pastikan dan cabut mandatnya jika memang tak mampu bergerak, jangan-jangan, dia memegang IGI dengan niat “membunuh” IGI diwilayahnya.
Pengurus Daerah dan Wilayah yang enam bulan berturut-turut tidak melakukan upaya peningkatan mutu guru, kita cabut mandatnya dan kita serahkan guru lain yang lebih progresif.
Tapi kita juga harus mendorong kawan-kawan bergerak bukan karena takut diganti tapi karena ketulasan, keikhlasan dan kemauan untuk berbagi.
Jangan biarkan ada IGI yang NATO ( No Action Talk Only) atau NAMO (No Action Meeting Only) meminjam istilah Prof Hamdan Juhanis, salah satu pembina IGI Sulsel yang hadir saat pelantikan IGI Wilayah Sulsel dan beberapa Pengurus IGI Daerah kabupaten/kota di Sulsel.
Makassar, 27 Agustus 2016
Muhammad Ramli Rahim
Ketua Umum Pengurus Pusat
Ikatan Guru Indonesia
