Banjarmasin, Senin 30 Juli 2018. Bertempat di Pemko Banjarmasin Pengurus IGI Provinsi Kalimantan Selatan dan IGI Kota Banjarmasin bersama FGHSN (Forum Guru Honorer Kota Banjarmasin) beraudiensi dengan Walikota Banjarmasin. Audiensi ini dimaksudkan sebagai silaturrahmi para guru dengan walikota terkait kebijakan pendidikan di kota Banjarmasin, khususnya tentang guru.
Dalam audiensi yang berlangsung hangat dan kekeluargaan ini, guru-guru dari Forum Guru Honorer Kota Banjarmasin menyampaikan beberapa permasalahan, diantaranya terkait dengan permohonan pernaikan nama-nama pada SK honorer yang telah diterbitkan, insentif guru dari APBD tahun depan dan lainnya.
Aspirasi forum juga menginginkan pustakawan sekolah agar diberikan legalitas SK dari kepala daerah. Selanjutnya untuk sisa guru honorer sekolah negeri yang berjumlah 291 juga diminta dan dipertimbangkan untuk dapat legalitas SK walikota pada BOSDA 2019.
Walikota Ibnu Sina yang didampingi Sekretaris Dinas Pendikan serta Kepala BKD kota Banjarmasin menyampaikan bahwa untuk SK honorer jika ada kesalahan akan diperbaiki seperlunya. Selain itu, Ia juga meyakinkan para guru honorer bahwa pemko Banjarmasin akan tetap memasukkan usulan insentif untuk APBD tahun 2019.
Pada audiensi ini juga mencuat tentang teknis pembayaran gaji honorer pada guru SMPN yang kelebihan jam mengajar. Ahmad Kamaludin, salah seorang pengurus IGI Kalsel mengungkapkan bahwa untuk kelebihan jam ini bisa diambilkan melalui BOS APBN 15 persen. “Ini sesuai dengan permendikbud No.1 Tahun 2018 tentang juknis BOS”, paparnya.
Gusti Surian, Bendahara Umum PP IGI yang berkesempatan hadir dalam pertemuan tersebut memberikan apresiasi kepada walikota Banjarmasin Ibnu Sina. Karena selama kepemimpinannya sangat memperhatikan dan cepat tanggap dengan segala keluhan para guru honorer. Ketika walikota/bupati di daerah lain masih gamang dalam mengeluarkan SK honorer di sekolah negeri, pak Ibnu Sina sudah lebih dulu memberikan SK kepada honorer di Kota Banjarmasin.
“Pemberian SK honorer dari pemda tentu akan memudahkan para guru honor untuk mendapatkan NUPTK. Dan selanjutnya membuka peluang bagi mereka agar bisa mengikuti PPG dan mendapatkan sertifikat pendidik.”paparnya.
Sebagai bentuk apresiasi, Adnani, ketua IGI Kalsel mengungkapkan bahwa pada bulan September 2018 IGI akan memberikan Anugerah Pendidikan pada tokoh dan pejabat publik di Indonesia. “Kita sudah mengusulkan agar Walikota Ibnu Sina bisa mendapatkan anugerah ini” ungkapnya.
Ref./hlm
