Artikel
25 Apr 2011 | 8
Salah Kaprah Pemerintah terhadap Ujian
TAHUN ini pemerintah telah memberikan porsi 40 persen untuk sekolah dalam menentukan kelulusan siswa, sementara 60 persen tetap dipegang pemerintah melalui hasil ujian nasional. Angka 60 persen tentunya lebih besar sehingga penentuan kelulusan masih didominasi oleh peran pemerintah, bukan oleh guru. Selain itu, penentu kelulusan lebih didominasi oleh ujian, bukan oleh bentuk assessment-assessment lain. Dilihat dari porsi 40 persen ditentukan oleh sekolah dan 60 persen oleh ujian sekolah berarti kelulusan siswa ditentukan oleh 60 persen hasil UN, 24 persen ujian akhir sekolah (UAS), dan 16 persen dari penilaian lain. Atau, dengan kata lain, 84 persen kelulusan ujian ditentukan oleh ujian. Ada tiga permasalahan utama di sini, yakni pemerintah memegang peran besar dalam menentukan kelulusan siswa melalui UN (60 persen). Ini tentu akan menentukan nasib jutaan siswa Indonesia, padahal siswa-siswi ini dididik di dalam sistem yang dirancang sendiri oleh pemerintah. Artinya, kalaupun ada kegagalan dalam UN, kesalahannya bisa disebabkan oleh sistem pendidikanm, bukan oleh siswa. Untuk itu, yang perlu dievaluasi seharusnya bukan hanya siswa, tetapi juga sistem pendidikan nasional itu sendiri. Pemerintah berlaku tidak adil karena mau mengevaluasi siswa tanpa mau melakukan evaluasi terhadap sistem yang diciptakannya sendiri. Buktinya, meskipun pemerintah sering mengatakan bahwa UN digunakan untuk melakukan pemetaan pendidikan, hal ini tidak benar-benar pernah terjadi. Sampai saat ini, belum pernah ada hasil pemetaan pendidikan yang dilakukan, apalagi disiarkan ke publik, termasuk hasil analisanya. Program-program pemerintah di bidang pendidikan termasuk rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI), taman bacaan di mal, dan lain-lainnya tidak pernah dirancang berdasarkan hasil pemetaan pendidikan di Indonesia. Kedua, pemerintah tidak memahami esensi dari sebuah assessment. Assessment, apapun bentuknya, harus digunakan untuk memberi support siswa dalam proses belajar. Assessment digunakan untuk mendeteksi apa yang dipahami maupun yang belum dipahami siswa. Oleh karena itu, assessment terhadap siswa sebaiknya dilakukan sepanjang masa sekolah, bukan di akhir massa sekolah, sehingga permasalahan apapun dihadapi siswa bisa diselesaikan saat itu juga. Sekolah tidak perlu menunggu sampai akhir masa belajar untuk mengetahui kemampuan siswa dan permasalahan siswa dalam belajar. Ketiga, pemerintah masih menggunakan paradigma bahwa bentuk assessment yang terbaik adalah ujian. Hal ini dibuktikan dengan penentuan kelulusan yang didominasi oleh ujian (84 persen). Tampaknya, dalam hal ini pemerintah sudah ketinggalan zaman. Pemerintah tidak paham bahwa di berbagai belahan dunia lainnya assessment tidak didominasi oleh ujian. Assessment ini harus dilakukan oleh guru, bukan pemerintah. Tentunya, agar guru bisa melakukan ini, pemerintah harus menciptakan sistem yang memungkinkan semua guru di Indonesia memiliki kemampuan ini. Perbaikan sistem Menurut penelitian Gardner (2010, h.2), kalau guru memperoleh pelatihan yang tepat dan efektif terkait assesment, maka penilaian guru akan jauh lebih nyata dan valid dibandingkan ujian eksternal manapun. Pertanyaannya, apakah pemerintah telah melatih guru-guru di Indonesia untuk bisa menjalankan bervarasi bentuk assessment untuk menilai siswa? Negara-negara dengan kualitas pendidikan baik sudah banyak yang meninggalkan paradigma yang menekankan evaluasi terhadap siswa jauh lebih penting ketimbang evaluasi terhadap sistem. Sistemlah yang perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum mengevaluasi siswa. Hal itu seperti diungkapkan di dalam sebuah program TV mengenai pendidikan di Swedia (Early Years – Teachers TV), "In our curriculum it says that it is not the children we should evaluate. It is processes in school. How we do things. We should evaluate that. But not the child, which is a big different". Finlandia, negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia, pun memiliki paradigma yang sama terhadap ujian. Ujian eksternal hanya digunakan untuk melakukan evaluasi sistem secara keseluruhan (OECD, 2011, h.123). Lalu, apakah sistem yang dirancang oleh pemerintah kita berfungsi dengan baik? Ada begitu banyak pekerjaan rumah (PR) yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dengan baik, yaitu memastikan semua guru berkualitas dengan menciptakan sistem peningkatan profesi guru yang baik, memastikan semua siswa di Indonesia terakses dengan sumber informasi yang memadai sehingga memudahkan mereka belajar, memastikan tidak ada sekolah kekurangan guru, serta juga mengevaluasi sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Sebaliknya, saat ini, meskipun banyak PR belum diselesaikan, pemerintah tetap berperan besar dalam menentukan kelulusan siswa. Padahal, kalaupun ada sejumlah siswa tidak lulus ujian, kesalahannya belum tentu kesalahan siswa, tetapi kesalahan sistem. Oleh Dhitta Puti Sarasvati Penulis adalah Direktur Program Ikatan Guru Indonesia
Komentar WooxyRetCox | 15 Mar 2013 05:25 am
MrxNvdAdcVhe <a href="http://xn--ecks9fz911c.seesaa.net/">nike free</a>
SwlDoxIowVae <a href="http://adidas73.webnode.jp/">;をディダス スニーカー</a>RbxKkuHzwBau <a href="http://adidas353.webnode.jp/">;をディダス スニーカー</a> JviPquBtgKrq <a href="http://adidas31.webnode.jp/">;をディダス</a> RqzXojCokPut <a href="http://adidas76.webnode.jp/">;をディダス</a>DfaFgcWmdHpq <a href="http://adidas2459.webnode.jp/">;をディダス</a>VgzUpjZqpRvj <a href="http://nikemenshoes.blog.fc2.com/">;γƒŠγ‚€γ‚­γ‚·γƒ₯γƒΌγ‚Ί</a>
FepLfzIphIcw <a href="http://nikeshoes45765.seesaa.net/">;γƒŠγ‚€γ‚­</a>
Komentar agus yulianto | 13 Jan 2012 02:03 am
Nuansa UN sepertinya bersifat politis, kta masih suka mencari cara untuk selamat dalam sistem yang memuja kompetisi ini bagaimanapun caranya..
Komentar ad hartono | 24 Sep 2011 12:45 am
sadsaya sangat setuju UN digunakan untuk melakukan pemetaan Pendidikan, namun banyak pegawai yang terkait ternyata belum mampu melaksanakan tugas tersebut, entah karena SDM-nya atau karena terlalu sibuknya.Mestinya UN dilaksanakan dengan sistim rayon sehingga akan lebih banyak dan cepat mengetahui perkembangan pendidikan pada sekolah yang domisili di tengah kota maupun ditengah hutan, sebab dana bantuannya yang mengalir pun berbeda ( baik berupa media pembelajaran Hardware n Software, pisik dll )berbeda " Yang kaya tambah kaya Yang miskin tambah miski"
Komentar john | 26 Jul 2011 01:00 pm
Yang harus pemerintah lakukan juga adalah meningkatkan kompetensi guru-guru indonesia, mulai dari tingkat yang paling bawah secara intens dan berkesinambungan. Sampai saat ini sudah 4 tahun lebih sistem sertifikasi guru diberlakukan, dan kita menunggu apa yang akan dilakukan oleh guru-guru yang berstatus sertifikasi tersebut. Mengingat guru sebagai learning agent maka seharusnyalah profesionalisme guru ditangani dengan baik dan benar, pelatihan standard kompetensi guru mutlak dilakukan, sehingga guru-guru indonesia bukan hanya mau mengabdi untuk kemajuan bangsa tapi sekaligus juga mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional kita yaitu untuk membentuk insan yang beriman, berakhlak, jujur, cerdas, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab.
Komentar anwar | 02 Jun 2011 12:08 pm
aturan UN sebaiknya dikembalikan pada pola disaat diadakan EBTA. tidak ada target berapa minimal kelulusan. dan yang terjadi siswa berusaha semaksimal mungkin meraih nilai. dengan prinsip kalau nilainya kecil atau berapapun tetap tetap dicantumkan dan dinyatakn lulus. dan daya bersaing akan tertumpu disaat siswa kalau ingin melanjutkan ke sekolah selanjutnya menggunakan standar NEM. Guru tidak ada jadi TIM SUKSES, siswa juga lebih jujur.
Komentar shogunbiru | 29 Apr 2011 06:24 pm
mbok ya jangan selalu menyalahkan pemerintah. pemerintah sudah berbuat cukup banyak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di indonesia. memang masih terdapat kekurangan. marilah kita benahi bersama supaya ke depan menjadi lebih baik. saat ini sekolah diberi kewenangan untuk mengelola nilai raport semester 1 s.d 5 (untuk smp) dan nilai ujian sekolah, realitanya bisa dilihat sendiri nilai semester 5 dan nilai ujian sekolah hampir semua sekolah mengatrol nilai untuk mengantisipasi dilai UN yang rendah. bisa dicek sendiri masa nilai ujian sekolah (hampir) semua tidak ada yang di bawah nilai 6 (terutama yang di UN-kan) kalau begitu trus bagaimana...?
Komentar habibullah al amin | 27 Apr 2011 09:55 pm
pemerintah sering mengatakan bahwa UN digunakan untuk melakukan pemetaan pendidikan, hal ini tidak benar-benar pernah terjadi. Sampai saat ini, belum pernah ada hasil pemetaan pendidikan yang dilakukan, apalagi disiarkan ke publik, termasuk hasil analisanya. Program-program pemerintah di bidang pendidikan termasuk rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI), taman bacaan di mal, dan lain-lainnya tidak pernah dirancang berdasarkan hasil pemetaan pendidikan di Indonesia.

inilah salah satu bukti kebohongan pemerintah. ada yang mau nambahin ????


maaf bila t layak & t sopan
Komentar zuhri nathar | 26 Apr 2011 09:21 am
laughingParadigma sistem pendidikan belum signifikan dengan otonomi Institusi sekolah...
Telkom Indonesia
Tabloid KGI
21 Jan 2011 | dibaca 38

igimedia-1.zip 6.3Mb Jumlah download: 1751
GALERI
01 Apr 2014 | dibaca 0

Rabu, 26 Maret IGI Cabang Aceh Timur resmi di lantik. Acara yang dibarengkan dengan seminar tentang "Best Practise Guru" ini berlangsung meriah. Bertempat di aula SMKN 1 Peureulak, Aceh Timur.
DAFTAR MAILING LIST
Subscribe to ikatanguruindonesia

Powered by us.groups.yahoo.com